Harus diakui bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak Faktor yang menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor sebut salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketanya. Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun RBg masih mengandung nuansa kolonil, sehingga tidak begitu memberikan kontribusi bagi sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan. Pasal 130 HIR/154 RBg sebagai konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataan tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Ketidaktersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya bagi para pihak yang berperkara. Pembahasan dalam buku ini meliputi : 1) Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2) Ruang Lingkup PERMA Mediasi, 3) Peran dan Fungsi Mediator, 4) Proses Mediasi dan 5) Eksekusi Akta Perdamaian. Segala permasalahan dikupas secara jelas. //yn