Rezim Orde Baru, lewat para teknokratnya, telah memilihkan untuk kita kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang sangat liberal. Liberalisasi pasar dilakukan secara sembrono berlangsung tanpa dukungan pengawasan negarayang efektif dan institusi hukum yang independen. Produk-produk kebijakan yang dibuat, banyak memberi fasilitas khusus justru kepada pengusaha besar. Peran negara pun bukan sebagai pengawas dan penyeimbang permainan para pelaku ekonomi, tetapi justru memperkuat kolusi pengusaha dan pengusaha. Tidak ada usaha yang sistematis untuk melindungi dan memberdayakan usaha kecil dan menengah, yang dalam masa-masa sulit justru membuktikan dirinya sebagai penyelamat perekonomian nasional. Kesenjangan sosial demikian lebar yang dihasilkannya jelas mengandung potensi konflik yang bermuara pada ledakan chaos politik. Ideologi "Pertumbuhan" yang digenjot habis setinggi mungkin dengan harga kerusakan sumber daya alam, dan kesenjangan sodial terus dibiarkan, pada akhirnya justru berbalik menghancurkan hasil-hasil pertumbuhan itu sendiri. Pembangunan ekonomi akhirnya tidak bisa lepas dari peran "sejati" negara sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan pasa, lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Buku ini membicarakan tentang strategi kebijakan ekonomi dan industri yang meliputi : Substitusi Impor, Promosi Ekspor, Sistem Ekonomi Pasar Sosial (EPS), Strategi Pembangunan Ekonomi yang yang berkelanjutan, Strategi Kebijakan Persaingan Usaha yang Sehat, serta relevansi pembangunanekonomi yang bersifat Sosialisme Religius dari salah seorang "Founding Fathers" kita, Bung Hatta,...//Yeni