Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berlaku sejak 5 April 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mulai berlaku tanggal 14 Januari 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara. Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang baru selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, juga berfungsi untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangkaNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini menjamin keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Menteri Keuangan bukan sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanaka peneriman dan pengeluaran negara, tetapi juga berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran negara tersebut. UU Perbendahaaraan Negara menjalankan prinsip pengendalian intern (internal control) dalam proses pelaksanaan aggaran, yaitu terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (Ordonnateur) dan pemegang fungsi pembayaran (comtable). Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara ini terdiri dari 14 Bab dan 74 Pasal, serta Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. //yeni
