Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan awal dimulainya reformasi menyeluruh sistem jaminan sosial di Indonesia. Reformasi terhadap program jaminan sosial dianggap penting karena banyaknya peraturan yang pelaksanaannya masih tumpang tindih, manfaat program yang minim dan jangkauan program yang sangat terbatas serta hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Implementasi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional memerlukan kelengkapan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci substansi program, kelembagaan, dan mekamisme penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun berdasarkan konsep jaminan sosial yang sahih dan Integral agar menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Secara khusus Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur pembentukan Badan Penyelenggara, prinsip-prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan portabilitas dapat ditegakkan. Pada akhirnya program jaminan sosial dapat dikembangkan untuk sebesar-besarnya kepentingan negara. Melihat kedudukan serta fungsinya yang demikian penting, jelas bahwa kedua Undang-Undang tersebut harus segera disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media yang ada secara simultan. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap konten yang terkait dengan kedua Undang-Undang tersebut. Sehubungan hal itu, Direktorat Jenderal Informasi dan KOmunikasi Publik, Kementerian dan Informatika, menerbitkan buku dan CD yang berisi materi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maksud dari penerbitan buku dan CD ini terutama untuk menyediakan konten yang mudah diakses masyarakat dari berbagai kalangan. Adapun tujuannya adalah un tuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan sistem jaminan soasial nasional. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat diharapkan beimplikasi pada meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam program jaminan sosial nasional. //yn
