Buku dengan judul Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 9, Maret 2013 ini tentang Masyarakat Indonesia Sehat dan Sejahtera Melalui Jaminan Sosial. Dipisahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menandai era baru tranformasi kelembagaan jaminan sosial di Indonesia. Pembentukan BPJS akan mendorong berlangsungnya konsolidasi kelembagaan jaminan sosial yang dulunya dikelola BUMN/Perseroan Terbatas, kini berada di dalam naungan BPJS. Pergeseran ini juga sekaligus menandai berlangsungnya pergeseran kebijakan jaminan sosial di Indonesia. Dulunya mengandalkan mekanisme pasar, kini berada dalam tanggungjawab negara dengan memperhatikan segala resiko aktivitas kehidupan dihadapi warga negara memasuki dunia modern semakin industrial. Pergeseran ini tentunya akan memberikan harapan tersendiri bagi pelembagaan jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jaminan sosial menjadi lebih melembaga, memiliki kepastian ketika menjadi tanggungjawab negara. Diharapkan akan lebih menopang keterjaminan sosial, daya tahan sosial-ekonomi rakyat, kesejahteraan keluarga, peningkatan produktivitas dan kerberlanjutan pembangunan. Jurnal ini secara khusus membahas dan menganalisis pembentukan BPJS dan implikasinya terhadap jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam jurnal ini membahas BPJS dalam berbagai dimensinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menopang kelangsungan hidup warga negara. Para ahli di bidangnya diundang untuk memberikan tanggapan dan analisis untuk pelembagaan BPJS di masa yang akan datang. Paparan dan analisis dari berbagai kalangan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, betapa strategisnya peran BPJS nantinya dalam menjamin kesejahteraan dan ketahanan sosial-ekonomi rakyat. Dengan semakin disadarinya bahwa jaminan sosial demi produktivitas, kesehatan, keselamatan kerja dan kelangsungan hidup sangat penting untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan. Terlebih dalam masyarakat penuh resiko sekarang pengelolaan BPJS harus berbasis resiko. Hal ini terutama dimaksudkan untuk mencegah segala dampak resiko ditimbulkan oleh kemajuan yang tidak hanya meningkatkan akumulasi ekonomi, tetapi juga membawa persebaran resiko terjadi kecelakaan, keselamatn kerja, kerusakan lingkungan, kelangsungan hidup keluarga dan komunitas, yang menghambat pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial-ekonomi rakyat dan keberlanjutan pembangunan. //
