Penulis buku ini beranggapan bahwa pelurusan sejarah Indonesia harus terus dipertahankan dan dilanjutkan mengingat resistensi dari sejarawan Orde Baru sampai sekarang tetap ada, antara lain terlihat pada edisi mutakhir Sejarah Nasional Indonesia (2008) yang memperlihatkan bahwa sejarah masih ditulis dengan versi lama dan pendekatan lama. Secara Struktural, pelurusan sejarah termasuk upaya untuk menyelesai masalah masa lau bangsa menyangkut pengungkapan hal-hal yang tabu pada masa sebelumnya seperti pengungkapan pelanggaran berat HAM. Bukan hanya kasus 65 dan dampaknya, tetapi berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah mesti diungkap. Kasus Aceh, Papua, Timor Timur Tanjung Priok, Lampung 1989, 27 Juli 1996, penculikan aktivis prodemokrasi, Trisakti, Semanggi, dan lain-lain perlu diteliti dan dituliskan dalam sejarah. Pelurusan sejarah adalah point of no return. Jika pemerintah konsisten tidak akan mencabut demokratisasi dan kebebasan pers (seperti yang dijanjikan Jusuf Kalla), maka pelurusan sejarah akan berjalan terus meskipun dihadang oleh unsur penguasa sendiri. Hambatan untuk mengungkap kebenaran pada masa lampau juga terlihat secara gamblang dalam pembatalan program Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi. Buku ini membongkar manipulasi sejarah dan memberi tafsir baru atas sejarah yang selama ini dibengkokkan.//yn
