Buku ini terdiri dari sepuluh bab yang menjelaskan
bagaimana manajemen publik dikelola dalam kehidupan pemerintah Indonesia. Esensi desentralisasi sebagai penyerahan wewenang
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan,
perencanaan, implementasi, dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan
otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Hubungan
legislatif dan eksekutif dalam pembuatan peraturan daerah yang dilandaskan
atas tiga fungsi DPR, yaitu fungsi perwakilan, fungsi pembuatan kebijakan, dan
fungsi pengawasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dan peran
legislatif. Pengelolaan keuangan daerah yang terfokus
pada kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor utama yang merupakan
sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah
dan derajat otonomi fiskal daerah, yang merupakan suatu sistem yang mengatur
bagaimana caranya sejumlah dana dibagi diantara berbagai tingkat pemerintah
(pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota). Pergeseran peran organisasi publik sebagai konsekuensi logis dari perubahan
sosial-politik yang sebelumnya bersifat sentralistis ke penyelenggaraan
pemerintah yang desentralistis. Efektivitas organisasi
Dispenda sebagai organisasi yang mengemban tugas dalam pemungutan pajak dan
retribusi daerah, dengan memperhatikan karakteristik organisasi, karakteristik
lingkungan, karakteristik pekerja, dan karakteristik praktik manajemen yang
diterapkan. Kinerja birokrasi publik di daerah dengan
memperhatikan elemen produktivitas, elemen orientasi kualitas layanan, elemen
responsivitas, dan elemen akuntabilitas. Bab ketujuh membahas bagaimana
kualitas pelayanan birokrasi publik di daerah dengan memperhatikan elemen
responsivitas, kesopanan, aksesibilitas, dan komunikasi. Penerapan manajemen strategik di birokrasi publik bagi kesiapan organisasi
untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi pada lingkungan internal maupun
eksternal melalui kajian mandat, visi dan misi organisasi, analisis lingkungan
strategik, serta identifikasi isu strategik yang ada. Persoalan peranan birokrasi terhadap peningkatan investasi daerah, dengan
memperhatikan tiga faktor utama yang meliputi SDM Aparatur, penguasaan
teknologi informasi, dan persepsi investor terhadap kinerja birokrasi publik
daerah. Pengelolaan lingkungan hidup oleh birokrasi
pemerintah daerah, yang dimulai dengan pengertian dasar mengenai hukum
lingkungan, kepatuhan stakeholders terhadap hukum lingkungan dan upaya
pemberdayaan birokrat dalam memahami pentingnya pengelolaan lingkungan hidup
yang berkelanjutan,….//Yeni
