Banyak definisi yang
ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan
kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu (whatever government choose to do
or not to do). Definisi lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan
mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Tersirat di balik
ini, kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Dari
sisi praktik, idealnya kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan, progam
yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik (a projected program of goals, values and
practices). Unsur pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective) dan kehendak (purpose).
Setiap orang boleh berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara
keinginan individu tidak perlu diperhitungkan, kecuali bila ada usaha untuk
mencapainya, dan ada “faktor pendukung” yang diperlukan. Tujuan, rencana,
program, keputusan, dampak, evaluasi merupakan isi dari kebijakan. Kebijakan
pada dasarnya lebih dapat digolongkan sebagai sebuah alat analisis daripada
sebagai rumusan kata-kata. Buku ini membahas tentang kebijakan publik secara
teoritis dan praktik, yang tidak hanya melihat dari satu sisi secara teknis
implementasinya di lapangan, tetapi sekaligus menawarkan ide-ide baru yang
konstruktif, terutama mengenai pentingnya menggerakkan program kebijakan publik
dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan (dibahas pada bab 4). Titik tekan
pada buku ini adalah penerapan konsep kebijakan publik dengan pendekatan agenda
kebijakan dan partisipasi masalah (bab 8) dengan menawarkan model-model
kebijakan public berorientasi ilmiah dan meletakkan sifat umum kebijaksanan
public dalam proses perumusan kebijakan Negara. //ir
