Collaborative governance, pada dasarnya untuk menyatukan pemangku
kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk
terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansell dan
Gash;2008). Para ahli sering menggunakan istilah yang berbeda-beda namun dalam
pengertian yang sama, misalnya collaboration,
participatory management, participatory
governance, collaborative democracy, collaborative governance, sound governance
dan collaborative management untuk
menggambarkan upaya bersama stakeholder
dan non-state dalam mengatasi masalah
yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama dan implementasi. Buku ini berusaha mengurai konsep dalam collaborative governance dan bagaimana aplikasinya dalam
pemerintahan, mulai dari proses kolaborasi, kondisi awal terjadinya kolaborasi,
desain kelembagaan sampai pada peran kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi.
"Buku ini terdiri dari
beberapa bab. Bab pertama membahas tentang memahami collaborative governance, bab dua membahas tentang kolaborasi dalam
perspektif teori organisasi dna teori administrasi publik, bab tiga membahas
tentang aplikasi model collaborative
governance dalam pengembangan wisata budidaya dan sejarah, bab empat proses
kolaborasi, bab lima membahas tentang kondisi awal kolaborasi, bab enam
membahas tentang desai kelembagaan collaborative
governance, bab tujuh membahas tentang kepemipinan fasilitatif dalam collaborative governance, dan bab
delapan membahas tentang rekomendasi. //ir
