Menurut penulis, tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik merupakan keniscayaan untuk dicapai melalui UBKP di era Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini dimungkinkan oleh dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan konvergensi media yang telah mengubah pola masyarakat dalam bermedia. UPIK di bagian Humas dan Informasi (Bagian HI) kota Yogyakarta merupakan salah satu perintis dalam pengelolaan UBKP, tetapi telah menunjukkan penurunan animo masyarakat untuk menggunakannya sebagai saluran komunikasi. Guna menemukan akar permasalahannya dari perspektif manajemen komunikasi dan informasi, penelitian ini didesain sebagai penelitian evaluasi berjenis Formative AEvalution Research, dan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik analisis interaktif dan model kritik holistik, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara menyeluruh dan mengembangkan saran terhadap pengelelolaan UPIK dalam rangka UBKP. Sejumlah temuan menarik, terutama mengenai pola komunikasi, mekanisme keterlibatan publik, mekanisme pengelolaan informasi, dan konsep pengintegrasian UPIK ke dalam Bagian Humas dan Informasi menunjukkan pentingnya praktisi humas pemerintah untuk mengetahui kedudukan dan perannya secara regulatif, serta semakin tingginya kebutuhan terhadap mekanisme naku pengelolaan UBKP dalam tataran teknis operasional. Selain mengajukan saran pengembangan kepada Bagian Humas dan Informasi Kota Yogyakarta, penelitoan ini juga menawarkan konsep pengelolaan UBKP yang potensial untuk dikembangkan dan disesuaikan oleh Humas pemerintah pada umumnya.//yeni
