Buku
Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik Edisi Revisi
Fenomena adanya komisi dan pembagian keuntungan
bagi para pejabat publik di daerah, ditengarai hampir terjadi di setiap daerah
yang memiliki potensi sumber daya alam. Banyaknya pejabat publik di daerah yang
terlibat kasus korupsi, merupakan salah satu indikator kerawanan yang kerapkali
mewarnai penyimpangan dari perumusan dan implementasi suatu kebijakan publik.
Bertolak dari pemikiran tersebut, buku ini dimaksudkan untuk memetakan berbagai
persoalan terkait perumusan dan implementasi kebijakan publik, termasuk
konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang melingkupinya. Pemahaman hukum yang
benar terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat publik
selaku perangkat pemerintahan dan selaku pelayan masyarakat (public services),
diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan dini (early warning)
terhadap terjadinya penyimpangan kewenangan yang terjadi dalam rangka
pengambilan kebijakan publik. Melalui pemahaman yang benar terhadap ketentuan
hukum yang berkaitan dengan diskresi kebijakan publik, pejabat publik dapat
mengerti akan risiko hukum terutama tindak pidana korupsi atas tindakannya
dalam pengelolaan keuangan negara. //ir
Oleh Asep N. Mulyana
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum merupakan salah satu mata
kuliah pokok dan utama yang wajib diajarkan kepada mahasiswa fakultas hukum
pada semester awal atau semester pertama. Penempatan PIH pada semester pertama
tentu saja sudah tepat sesuai dengan nama dan muatan materinya sebagai
pengantar ilmu hukum untuk mengantarkan mahasiswa mengerti dan memahami hukum
dalam cakupannya yang luas. Mahasiswa wajib mengetahui dan memahami nilai-nilai
hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah atau norma-norma, kegunaan hukum, tujuan
hukum, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, aliran-aliran
dalam ilmu hukum, pembagian hukum, dan seterusnya. Sudah banyak buku dengan
beragam judul yang memuat materi-materi di atas. Namun, karena luasnya cakupan
ilmu hukum, selalu dibutuhkan buku-buku pengantar ilmu hukum untuk melengkapi
materi-materi yang belum dikaji di buku-buku yang sudah ada. Karena itulah buku
ini dihadirkan. Selain untuk melengkapi buku-buku pengantar ilmu hukum yang
sudah ada, buku ini juga disusun secara sistematis sesuai kebutuhan pengajaran
pengantar ilmu hukum. //ir
Oleh Suparman Marzuki
Pengantar Hukum Indonesia
Buku tentang Pengantar Hukum Indonesia ini,
merupakan buku yang penulis tulis yang telah dipersiapkan agak lama, sedikit
berbeda nuansa pembahasannya dengan buku-buku Pengantar Hukum Indonesia lainnya
yang disebut Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI), sekalipun buku-buku PTHI
itu tetap juga menjadi bacaan penulis dan beberapa hal baru. Buku ini
dihajadkan sebagai pengantar bacaan bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum yang
merefleksikan suasana hukum ala Indonesia tentang pelajaran-pelajaran dasar dari hukum selama menuntut Ilmu di
Fakultas Hukum. Namun perlu diketahui bahwa buku ini bersifat pengantar untuk
masuk pada ranah atmosfir jagad raya hukum yang amat luas lagi, Artinya, buku
ini merupakan pemahaman awal guna mengenal ranah hukum secara spesifik dan khas
seperti hukum pidana, administrasi negara, hukum tata negara dan hukum perdata
dan lain-lain. Oleh sebab itu, dapat juga dibaca oleh mahasiswa tingkat
lanjutan dalam hal S2 sebagai referensi. //ir
Oleh Kamri Ahmad
Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Masyarakat hukum adat, masyarakat adat,
indigenous people, tribal people, saat ini kerap dibahas oleh berbagai kalangan
dan dari berbagai perspektif. Meskipun ditemukan berbagai istilah yang berbeda,
namun pada intinya menggambarkan entitas yang sama. Buku ini yang secara khusus
menggunakan istilah masyarakat hukum adat mencoba menguraikan upaya pengakuan
(rekognisi) yang telah dilakukan negara terhadap masyarakat hukum adat. Buku
ini menunjukkan bahwa negara melalui ketiga cabang kekuasaannya (eksekutif,
legislatif, dan yudikatif) telah melakukan upaya rekognisi yang bertujuan
mengakomodasi masyarakat hukum adat untuk tetap mempertahankan hukum adatnya.
Para penulis menguraikan sejumlah peraturan perundang-undangan serta putusan
Mahkamah Konstitusi yang mendukung pernyataan tersebut. Meskipun demikian, para
penulis juga memberikan kritik sekaligus masukan mengenai urgensi suatu
undang-undang tentang masyarakat hukum adat, yang pernah dibahas oleh lembaga
legislatif namun hingga saat ini belum disahkan. Buku ini terdiri dari sepuluh
bab, yang tidak hanya membahas aspek hukum normatif saja, namun menyertakan
juga bahasan tentang kehidupan riil dari salah satu masyarakat hukum adat yang
masih eksis, rekognisi yang telah dilakukan terhadapnya, serta yang diharapkan
oleh mereka. //ir
Oleh Rudy
Birokrasi Modern Hakikat, Teori, dan Praktik
Mendengar kata “birokrasi”, biasanya ingatan
kita tertuju pada organisasi dengan banyak meja, layanan berpindah-pindah dari
satu meja ke meja yang lain, berjenjang, hirarkis, dan identik dengan
inefisiensi, lamban, boros, dan stereotip negatif lainnya. Padahal sejatinya
kata Max Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi yang penerapannya
berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi diciptakan dengan
maksud untuk melayani sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh
organisasi dan bersifat rasional, terukur, dan melibatkan sumber daya manusia
yang telah dipersiapkan untuk melayani. Buku ini sangat menarik karena tidak
hanya berisi tentang teori dan konsep baru tentang birokrasi, tapi juga
menyuguhkan diskursus tentang hakikat birokrasi dan penerapannya di era
disrupsi dewasa ini, serta praktik birokrasi di Mahkamah Konstitusi yang
dikenal modern, dinamis dan terjaga dengan baik. Untuk menerapkan birokrasi
modern seperti di Mahkamah Konstitusi, buku ini menegaskan bahwa birokrasi
hendaknya dipahami tidak hanya dilihat sebagai sistem kerja yang berbasis ICT,
namun lebih dari itu birokrasi hendaknya konsisten menerapkan prinsip-prinsip
METACORD yaitu meritocracy, empower- ment, transparent, adaptive, collaborative,
obedient, responsive, dan digital). Penerapan METACORD principles ini diyakini
akan membedakan cara kerja birokrasi model lama (old style) dengan birokrasi
modern. //ir
Oleh Guntur Hamzah