Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

Tindak pidana pedagangan orang saat ini merupakan salah satu dari berbagai permasalahan serius yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, tidak hanya pada tingkat global karena tidak hanya terjadi dan melibatkan satu negara tetapi telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisasi antar negara (International Organized Crime). Menurut data Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Mogration / IOM ) menyebutkan bahwa sejak bulan Maret 2005 sampai September 2009, tercatat sebanyak 3541 kasus perdagangan orang terjadi di Indonesia. Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, Indonesia telah menunjuk komitmen serius dengan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini memuat pasal-pasal penting yang menkriminalisasi perdagangan orang dan memberi mandat kepada seluruh bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan orang. Buku Referensi ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. //yeni

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

340.350 3 IND u

Penerbit

Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI., 2010

Deskripsi Fisik

v + 52 hlm.; 15 x 21 Cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340.350 3

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Undang-Undang RI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar