Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Beserta Penjelasannya

---

Pengeloaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / Indiscke Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk Undang-undang baru yang mengatur Perbendaharaan Negara. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini telah disahkan dan ditetapkan masa berlakunya sejak tanggal 14 Januari 2004. Dengan demikian maka Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / Indische Cpomptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini terdiri dari 14 Bab dan 74 Pasal. Undang-Undang ini juga disertai Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Semoga dengan diterbitkannya Undang-undang yang baru ini berharap Perbendaharaan Negara Indonesia dapat semakin baik dan aman dari perbuatan-perbuatan yang merugikan negara. //yeni 

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

336.121.(340) KAR u

Penerbit

Surabaya : Karina., 2004

Deskripsi Fisik

67 hlm.;14,5x20,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

336.121.(340)

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum-Perbendaharaan Negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Karina

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar