Memasuki era e-government, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, mudah, cepat diakses ..."> Memasuki era e-government, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, mudah, cepat diakses ..."/>
Image of Akses Informasi Kebijakan Publik
Penanda Bagikan

Akses Informasi Kebijakan Publik

Memasuki era e-government, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, mudah, cepat diakses dan biaya ringan. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum bagi perlindungan terhadap hak akses informasi publik, maka pihak pemohon maupun penyedia informasi (Badan Publik) memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Implementasi UU KIP yang sudah ditetapkan ternyata tidak serta-menrta terinternalisasi pada kebijakan dan pelayanan publik. Tulisan dalam buku ini merupakan kumpulan dari berbagai kondisi dari berbagai kondisi dari dampak kebijakan publik yang diulas oleh penulis dari sudut pandang akses informasi publik. Tidak semua informasi tersebut dapat dibuka kepada publik dengan mengacu pada informasi yang dikecualikan maupun dapat diakses melalui uji konesekuensi dan uji kepentingan publik.//yn





Ketersediaan
#
Perpustakaan Buku (C) 320.014 DEW a
0000019452
Tersedia
#
Perpustakaan Buku (C) 320.014 DEW a
0000020756
Tersedia
#
Perpustakaan Buku (C) 320.014 DEW a
0000020757
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
320.014 DEW a
Penerbit
Yogyakarta : Spektrum Nusantara.,
Deskripsi Fisik
xii+118 hlm.; 17x24 cm.; Cet. 1
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-52969-5-6
Klasifikasi
320.014
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar