Image of Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik Edisi Revisi
Penanda Bagikan

Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik Edisi Revisi

Fenomena adanya komisi dan pembagian keuntungan
bagi para pejabat publik di daerah, ditengarai hampir terjadi di setiap daerah
yang memiliki potensi sumber daya alam. Banyaknya pejabat publik di daerah yang
terlibat kasus korupsi, merupakan salah satu indikator kerawanan yang kerapkali
mewarnai penyimpangan dari perumusan dan implementasi suatu kebijakan publik.
Bertolak dari pemikiran tersebut, buku ini dimaksudkan untuk memetakan berbagai
persoalan terkait perumusan dan implementasi kebijakan publik, termasuk
konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang melingkupinya. Pemahaman hukum yang
benar terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat publik
selaku perangkat pemerintahan dan selaku pelayan masyarakat (public services),
diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan dini (early warning)
terhadap terjadinya penyimpangan kewenangan yang terjadi dalam rangka
pengambilan kebijakan publik. Melalui pemahaman yang benar terhadap ketentuan
hukum yang berkaitan dengan diskresi kebijakan publik, pejabat publik dapat
mengerti akan risiko hukum terutama tindak pidana korupsi atas tindakannya
dalam pengelolaan keuangan negara. //ir

Ketersediaan
#
Perpustakaan Buku (C) 351 ASE d
0000024244
Tersedia
#
Perpustakaan Buku (C) 351 ASE d
0000024245
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
351 ASE d
Penerbit
Depok : Rajawali Pers.,
Deskripsi Fisik
xviii+230 hlm.; 15x23 cm.; illus.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-623-231-503-7
Klasifikasi
351
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Pertama, Cetakan Pertama
Subjek
Goverment
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar