Daftar Koleksi

Kebijakan Penyiaran (Editorial Policy)

Siaran TVRI diarahkan kepada pewujudan masyarakat informasi melalui penyediaan informasi dan komentar yang akurat, aktual, benar, relevan dan seimbang serta netral, sehingga dapat menjadi forum diskusi dan wacana publik yang mendorong terselenggarakannya debat publik yang sehat dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, standar kualitas program siaran TVRI disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan publik, tanpa harus mengorbankan kualitas hanya demi pemuasan permintaan pasar. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, maka LPP TVRI menetapkan kebijakan penyiaran atau editorial policy sebagai panduan profesi dan pedoman etik bagi seluruh broadcaster dalam melaksanakan tugas-tugas operasional penyiaran.//yn

Oleh Dewan Direksi LPP TVRI

Panduan Tata Kerja dan Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Dewan Pengawas  Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menjadikan Panduan Tata Kerja dan Hubungan Kerja ini sebagai rujukan untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya, membuat keputusan, dan dalam relasi kerja dengan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib menjadikan Panduan Tata Kerja dan Hubungan Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan berbagai ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai wewenang dan tanggungjawabnya, serta dalam kerangka hubungan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Dewan Pengawas akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap {anduan Tata Kerja dan Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ini untuk mengetahui dan menyesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.//yn

Oleh Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI

TVRI Di Tengah Marak TV Komersial Di Penghujung Era Orde Baru (Sebuah Analisis Isi RUU Penyiaran Di Tahun 1996 dan Proses Politiknya)

Buku ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis isi RUU penyiaran pada tahun 1996 yang dipadukan dengan analisis isi banyak media massa cetak pada waktu itu, yang berisi perdebatan-perdebatan mengenai RUU tersebut. Pada waktunya RUU penyiaran tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran pertama kali dibuat di Indonesia. Dengan memahami lika-liku sejarah TVRI yang terkandung dalam buku ini, diharapkan insan TVRI lebih arif dalam menyikapi setiap gejala yang muncul, serta lebih mengurangi unsur-unsur pergulatan pragmatis politis melainkan administrative, kreatif dan professional guna mewujudkan dan memperkokoh jati diri TVRI sebagai asset bangsa dan negara yang mengabdi kepada kepentingan nasional.//yn

Oleh Hariono

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Panduan Bagi Jurnalis

Pemahaman tentang Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (Universal Declarationof Human Rights)-atau biasa disingkat DUHAM-merupakan suatu hal yang mendasar untuk mencapai masyarakat madan-demokratis. Pemahaman akan hak-hak paling dasar itu, idealnya dapat dipahami oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pekerja pers sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kekuatan dalam membentuk opini masyarakat, tentunya memainkan peran menentukan dalam upaya membentuk masyarakat madani-demokratis tersebut. Secara umum, buku ini berisi penjelasan dan contoh-contoh praktis mengenai DUHAM. Selain itu, diuraikan pula perbedaan pemahaman mengenai nilai-nilai HAM yang universal (umumnya dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa) dan nilai-nilai HAM dengan karakteristik lokal (umumnya dianut negaranegara Asia). Buku ini juga menyinggung pemahaman HAM pada konteks Asia dan Asia Tenggara.//yn

Oleh Hendriati Trianita

Berita Terbaru