Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 10725 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject=""
Hal. Awal Sebelumnya 376 377 378 379 380 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004
Komentar Bagikan
Tunggal, Hadi Setia

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berlaku sejak 5 April 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mulai berlaku tanggal 14 Januari 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Und…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi 77 hlm.;15x20,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
336.121.(340) TUN u
cover
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Beserta Pen…
Komentar Bagikan
Karina

Pengeloaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keua…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
67 hlm.;14,5x20,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
336.121.(340) KAR u
cover
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Komentar Bagikan
Indonesia. Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
88 hlm.;10,5x15 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
336.121.(340) IND u
cover
Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender
Komentar Bagikan
Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universita Indonesia

Buku Hak Azasi Perempuan ini berisi Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender...//Yeni

Edisi
3
ISBN/ISSN
979-461-507-2
Deskripsi Fisik
xvii+318 hlm.;14,5x21 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
340.4 PUS h
cover
Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan
Komentar Bagikan
Irianto, Sulistyowati

Kajian terhadap isu-isu perempuan dan feminisme dalam ranah akademik di Indonesia sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 1980-an, dengan munculnya berbagai perkuliahan mengenai isu perempuan dalam berbagai disiplin ilmu di universitas. Masa ini menandai babak baru sejarah masuk dan berkembangnya studi perempuan di dunia. Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk: (1) …

Edisi
1
ISBN/ISSN
979-461-599-4
Deskripsi Fisik
xxii+604 hlm.;16x24 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
340.4 IRI p
cover
Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)
Komentar Bagikan
Tunggal, Hadi Setia

Buku ini berisi Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakaerjaan. RUU Ketenagakerjaan yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada tanggal 25 Maret 2003 oleh Pemerintah terdiri atas 18 Bab dan 193 Pasal, antara lain mencakup penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahter…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
146 hlm.; 15x21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
331.(340) TUN u
cover
Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (…
Komentar Bagikan
Citra Umbara

Buku ini berisi UU RI No. 46 Th 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan dilengkapi :

  • UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999
  • UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • PERPU No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 30 Tahun 2002
  • UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi P…

    Edisi
    -
    ISBN/ISSN
    978-602-8004-49-7
    Deskripsi Fisik
    iv 250 hlm.;11cmx21 cm.
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    345.023(34) CIT u
cover
Undang-Undang Siaran
Komentar Bagikan
Hasegawa, Akira

Buku ini berisi :

  • BAB I     Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1-6)
  • BABA II Perusahaan Penyiaran Jepang (Pasal 7-50)
  • BAB III  Pengusaha Siaran Swasta (Pasal 51-53)
  • BAB IV  Ketetapan-ketetapan Hukum (Pasal 54-59)
  • Aturan-aturan Tambahan,...//Yeni

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ii+49 hlm.; 19x25 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
342 HAS u
cover
Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan
Komentar Bagikan
Lotulung, Paulus Effendi

Buku ini merupakan kumpulan berbagai tulisan yang mengetengahkan uraian mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) atau Peradilan Administrasi, disajikan pula mengenai permasalahan-permasalahan Peratun dan disusun secara kronologis. Seiring dengan dinamika hukum dan masyarakat, Peradilan Tata Usaha Negara ini juga masih terus berkembang sehingga dalam buku ini disisipk…

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-602-8555-76-0
Deskripsi Fisik
x+188 hlm.; 17x24 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
342 LOT h
cover
Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi
Komentar Bagikan
Hestu Cipto Handoyo, B.

Dalam buku ini penulis memaparkan bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, proses menuju konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara negara. Namun demikian sangat disayangkan proses tersebut belum mampu dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut berarti bahwa konsolidasi sistem demokrasi masih berjalan terus. Buku ini dapat dipergunakan ba…

Edisi
Revisi
ISBN/ISSN
978-602-7821-31-6
Deskripsi Fisik
xii+437 hlm.; 15.5x23 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
342 HES h
Hal. Awal Sebelumnya 376 377 378 379 380 Berikutnya Hal. Akhir