KEPRES RI NO. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini berisi Keputusan Prsiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku ini dilengkapi dengan Lampiran I dan II KEPRES RI Nomor. 80 Tahun 2003. Keputusan Presiden ini bertujuan agar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD  dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip persaingan y…

Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keput…

Buku ini berisi :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Penjelasan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemer…

   Edisi

   -

   ISBN/ISSN

   -

   Deskripsi Fisik

   ix 372 hlm.; 15x21 cm.; Cet.7

   Judul Seri

   -

   No. Panggil

   339.22(340) JAY p

Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputus…

Buku ini berisi :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Penjelasan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,...//YnR
   

Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berlaku sejak 5 April 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mulai berlaku tanggal 14 Januari 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Und…

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Beserta Pen…

Pengeloaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keua…

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan…

Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender

Buku Hak Azasi Perempuan ini berisi Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender...//Yeni

Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan