Ditapis dengan
Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berlaku sejak 5 April 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mulai berlaku tanggal 14 Januari 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Und…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi 77 hlm.;15x20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.121.(340) TUN u
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Beserta Pen…
Pengeloaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 67 hlm.;14,5x20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.121.(340) KAR u
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 88 hlm.;10,5x15 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.121.(340) IND u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah