Buku

Panduan Tata Kerja dan Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Dewan Pengawas  Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menjadikan Panduan Tata Kerja dan Hubungan Kerja ini sebagai rujukan untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya, membuat keputusan, dan dalam relasi kerja dengan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib menjadikan Panduan Tata Kerja dan Hubungan Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan berbagai ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai wewenang dan tanggungjawabnya, serta dalam kerangka hubungan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Dewan Pengawas akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap {anduan Tata Kerja dan Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ini untuk mengetahui dan menyesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.//yn

Oleh Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI

TVRI Di Tengah Marak TV Komersial Di Penghujung Era Orde Baru (Sebuah Analisis Isi RUU Penyiaran Di Tahun 1996 dan Proses Politiknya)

Buku ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis isi RUU penyiaran pada tahun 1996 yang dipadukan dengan analisis isi banyak media massa cetak pada waktu itu, yang berisi perdebatan-perdebatan mengenai RUU tersebut. Pada waktunya RUU penyiaran tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran pertama kali dibuat di Indonesia. Dengan memahami lika-liku sejarah TVRI yang terkandung dalam buku ini, diharapkan insan TVRI lebih arif dalam menyikapi setiap gejala yang muncul, serta lebih mengurangi unsur-unsur pergulatan pragmatis politis melainkan administrative, kreatif dan professional guna mewujudkan dan memperkokoh jati diri TVRI sebagai asset bangsa dan negara yang mengabdi kepada kepentingan nasional.//yn

Oleh Hariono

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Panduan Bagi Jurnalis

Pemahaman tentang Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (Universal Declarationof Human Rights)-atau biasa disingkat DUHAM-merupakan suatu hal yang mendasar untuk mencapai masyarakat madan-demokratis. Pemahaman akan hak-hak paling dasar itu, idealnya dapat dipahami oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pekerja pers sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kekuatan dalam membentuk opini masyarakat, tentunya memainkan peran menentukan dalam upaya membentuk masyarakat madani-demokratis tersebut. Secara umum, buku ini berisi penjelasan dan contoh-contoh praktis mengenai DUHAM. Selain itu, diuraikan pula perbedaan pemahaman mengenai nilai-nilai HAM yang universal (umumnya dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa) dan nilai-nilai HAM dengan karakteristik lokal (umumnya dianut negaranegara Asia). Buku ini juga menyinggung pemahaman HAM pada konteks Asia dan Asia Tenggara.//yn

Oleh Hendriati Trianita

Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik

Banyak sekali kebijakan badan publik (terutama Pemerintah) yang kurang disosialisasikan dengan baik. Padahal kebijakan-kebijakan tersebut kebanyakan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan UU KIP ini Pemerintah tidak bisa berkelit lagi untuk menutup-nutupi informasi. Tetapi yang lebih penting lagi, masyarakat juga mesti aktif melakukan permintaan informasi. Tidak perlu ragu ataupun takut, karena apa yang kita lakukan itu telah dijamin oleh UU yaitu UU KIP. Panduan ini diharapkan dapat dipahami sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk menerapkan UU KIP. Jangan lupa, informasikan kepada orang lain jika Anda adalah orang yang terlebih dahulu mendapatkan panduan ini.//yn

Oleh Agus Sudibyo

Panduan Liputan dan Penyiaran Pemilu 2014

Buku ini berisi tentang Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 146/KPTS/TVRI/2013 Tentang Panduan Liputan dan Penyiaran Pemilu Lembaga Penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Buku panduan ini disertai juga lampiran-lapiran. Dalam Lampiran 1 Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 146/KPTS/DIREKSI/TVRI/2013, terdiri dari Bab I Pendahuluan; Bab II Pertanggungjawaban Editorial; Bab III Standar Program Siaran; Bab IV Standar Siaran Hukum dan Politik; Bab V Standar Siaran pemilu TVRI; Bab VI Kerabat Kerja Siaran Pemilu; Bab VII Komitmen Idealisme Redaksional Berita TVRI. Panduan ini juga disertai Lampiran 2 Cuplikan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu.//yn

Oleh Farhat Syukri

Berita Terbaru